Artikel Terkini
-
Kegiatan Jum'at Bersih ...
-
Grafik APBDes TA. 2021, ...
-
Dosis : Dosis 1, Dosis 2, Dosis 3 (Booster)
Jenis : Sinovac, Moderna, Pfizer
Usia : 12 Tahun ke atas
"Jangan lupa bawa fc.KTP/KK, pakai masker dan sarapan terlebih dahulu" ...
-
SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA KENDUREN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
Berdasarkan
KEPUTUSAN KEPALA DESA KENDUREN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
Nomor : 487.22/ 26 /2019
NO
NAMA
JABATAN
KEDUDUKAN DALAM KELEMBAGAAN
1
MUANAM ZUHRI
KEPALA DESA
ATASAN PPID
2
ABDUL HADI, SE., MH.
SEKRETARIS DESA
KETUA PPID
3
KHOIRI ABDILLAH, S.Pd.
KAUR PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT
4
MALIHAN
KAUR KESRA
BIDANG ...
-
Undang-undang Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik [Download]
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik [Download]
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik [Download]
Peraturan Komisi Informasi
Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik [Download]
Peraturan Komisi ...
-
Tugas dan Fungsi PPID
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa (PPID Desa) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik Desa.
Adapun Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang PPID Desa, yaitu :
PPID Desa bertanggung jawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik Desa yang berada di Badan Publik Desa.
PPID Desa dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pengelolaan seluruh Informasi Publik Desa.
Dalam ...
-
Latar Belakang
Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik. Hak atas Informasi ini menjadi sangat penting, karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong ...
-
Acara pembinaan desa sadar hukum oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Jawa Tengah kepada Desa Kenduren berlangsung dengan lancar dan sukses. Acara yang berlangsung pada Selasa pagi, 7 Desember 2021 di aula rapat Balaidesa Kenduren tersebut dihadiri oleh tim penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah yaitu : R. Danang Agung N, Nurwita Kusuma N, Sri Wahyuningsih dan Lily Mufidah.
Tidak hanya perangkat desa Kenduren saja yang mendapatkan pembinaan sadar hukum. Akan tetapi Babinsa, Bhabinkamtibmas, BPD ...